Membenahi Struktur Ekonomi: RAPBN-P 2015, Sebuah Langkah Awal

Pemerintah telah selesai menyusun RAPBN-P 2015 dan saat ini sedang diajukan untuk disetujui oleh DPR. Melihat postur RAPBN-P 2015 yang dibangun oleh pemerintahan Jokowi-JK, kami melihat adanya angin segar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan membesarnya ruang fiskal, diharapkan tahun 2015 menjadi titik balik bagi pertumbuhan ekonomi yang terus melambat sejak tahun 2012.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini mengandalkan ekspor komoditas primer (± 65% dari total nilai ekspor) di sektor tambang dan perkebunan, seperti batubara, mineral, CPO, karet, kopi, dan kakao. Dengan melemahnya harga-harga komoditas secara berkepanjangan, maka ekspor komoditas tidak dapat lagi menjadi andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Melalui RAPBN-P 2015, pemerintah sepertinya berusaha untuk melakukan perubahan lansekap perekonomian Indonesia. Salah satu perubahan strategis adalah pengurangan alokasi subsidi BBM yang dipotong 71% dari nilai APBN 2015 sehingga hanya menjadi Rp81 triliun. Terbantu oleh penurunan harga minyak, tahun ini pemerintah mengambil langkah kebijakan untuk melakukan subsidi tetap bagi solar namun menghilangkan subsidi untuk premium sejak awal tahun 2015.

Dengan langkah tersebut serta berbagai upaya efisiensi alokasi anggaran, ruang fiskal yang dimiliki pemerintah mencapai Rp230 triliun yang kemudian dialokasikan berbagai sektor yang lebih produktif. Dari nilai tersebut, sejumlah Rp155triliun kemudian dialokasikan kepada anggaran prioritas sebagain tambahan belanja Kementrian/Lembaga (K/L), sehingga belanja pemerintah pusat meningkat Rp132 triliun menjadi Rp779,5 triliun. Belanja infrastruktur pun melonjak menjadi Rp290 trilin dari sebelumnya hanya dianggarkan Rp196 triliun.

Kami menghargai upaya pemerintah melakukan penambahan modal negara pada sejumlah BUMN, yang memang diharapkan akan menjadi motor peningkatan investasi dalam negeri. Langkah ini kami pandang positif karena (a) efektifitas penggunaan anggaran akan lebih baik atau cepat terserap pada tingkat korporasi milik negara, dan (b) tambahan modal pada sejumlah BUMN tersebut dapat di-leverage untuk mendukung pembiayaan belanja modal mereka masing-masing. 

Tabel Perbandingan Postur APBN

Rp triliun	APBN-P 2014	APBN 2015	RAPBN-P 2015
Penerimaan pajak	1.072,4	1.201,7	1.300
Rasio pajak (%)	12,3	12,4	13,5
Subsidi BBM	246,5	276	81
Subsidi listrik	103,8	68,7	76
Dana alokasi khusus	33	35,8	55,8
Dana alokasi desa	-	9,1	20,1
Belanja infrastruktur	210	196	290
Defisit anggaran (%PDB)	2,4	2,2	1,9

Sumber: diolah dari berbagai sumber, PEFINDO Riset Konsultasi

Anggaran prioritas dalam RAPBN-P 2015 terbagi dalam tiga hal utama, yaitu anggaran untuk pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan kewajiban dasar, dan pembangunan infrastruktur konektivitas. Pembangunan untuk infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi terdiri dari pangan, maritim, pariwisata, dan industri. Kemudian, untuk pemenuhan kebutuhan dasar khususnya untuk pendidikan, kesehatan, dan perumahan, pengurangan kesenjangan antarkelas pendapatan maupun antar wilayah.

Salah satu harapan dari struktur RAPBN-P 2015 adalah adanya fokus untuk menjaga keseimbangan pembagunan, baik keseimbangan wilayah maupun sosial, terutama dengan dinaikkannya anggaran untuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana desa. Di sisi lain, percepatan pembangunan infrastruktur juga didorong dari penyuntikan modal negara ke berbagai BUMN sebesar Rp75 triliun, terbesar sepanjang sejarah yang pernah diajukan. Setoran dividen BUMN pun akan dikurangi dengan tujuan untuk semakin memperkuat struktur modal dan meningkatkan produktivitas BUMN.

Pemerintah juga mentargetkan untuk meningkatkan peran investasi dan mengejar peningkatan pencapaian tax ratio. Ditunjang dengan penerapan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pemerintah mentargetkan pencapaian realiasi investasi di tahun ini mencapai Rp500 triliun atau tumbuh 15% dari tahun lalu. Investasi terutama diarahkan kepada industri substitusi impor seperti industri baja, energi terbarukan, elektronik, dan komponen otomotif, serta kepada industri padat karya untuk mendorong penyerapan tenaga kerja. Sementara itu tax ratio ditargetkan mencapai 13,5%, naik dari rata-rata lima tahun belakang yang hanya 11%-12%. 

Dengan berbagai terobosan dalam penyusunan RAPBN-P 2015, kami menaruh optimisme terjadinya perubahan arah pembangunan ekonomi yang signifikan. Dibangunnya berbagai infrastruktur vital yang dibutuhkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Demikian pula berbagai pemerataan pembangunan yang sangat genting dibutuhkan, terlebih saat ini gini ratio Indonesia telah mencapai lebih dari 0,4, suatu nilai yang sudah cukup kritis.

Melihat struktur RAPBN-P 2015 saat ini, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan lebih mengandalkan konsumsi dan investasi ketimbang ekspor. Untuk konsumsi, terutama konsumsi pemerintah akan sangat vital perannya di tahun ini, terlebih belanja telah dinaikkan cukup signifikan. Namun demikian, rendahnya serapan anggaran oleh pemerintah dan juga rendahnya realisasi penerimaan pajak akan menjadi tantangan tersendiri. Realisasi investasi pun juga membutuhkan kinerja aparatur negara dan koordinasi antar lembaga yang baik. Oleh karenanya pemerintah dituntut untuk dapat bekerja semakin efektif dan efisien untuk mencapai berbagai target yang telah ditentukan.