Bursa PROPERTI jogja: February 2015

Monday, February 23, 2015

BI rate: Kejutan Menjelang Imlek

Pada tanggal 17 Februari 2015, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI rate dan Fasbi rate 25 bps, sehingga menjadi 7,5% dan 5,5% masing-masing. Sebuah keputusan yang di luar dugaan rata-rata analis.

Saya melihatnya keputusan ini banyak dipengaruhi oleh rendahnya harga minyak sehingga pemerintah dapat mengalokasikan ruang fiskal yang lebih besar, terjadinya deflasi di bulan Januari 2015, dan melebarnya surplus neraca perdagangan menjadi USD710 di Januari 2015 dari hanya USD185 juta di Desember 2014. Hal lain yang mungkin berpengaruh adalah rendahnya realisasi pertumbuhan penyaluran kredit perbankan yang hanya sekitar 11% di 2014.

Secara umum, penurunan BI rate direspon positif oleh pasar. Hal ini dapat dilihat dari IHSG yang terus mencetak rekor tertinggi terbaru secara rally, dan saat ini terus bettahan di lecel 5.400-an. kembali ditutup mencetak rekor tertinggi mencapai 5.390. Bahkan nilai transaksi perdagangan harian secara rata-rata mengalami peningkatan serta net buy asing yang juga pada tren yang sama.

Meski demikian, apresiasi IHSG juga dipengaruhi oleh keputusan Presiden Jokowi yang batal melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri serta melakukan pergantian kepemimpinan KPK sehingga dapat meredam "perseteruan" antara KPK dan POLRI. Dalam beberapa minggu lalu, kondisi politik yang sangat tidak menentu begitu menyandera negara ini. Sehingga keputusan tersebut dapat membantu investor kembali fokus pada kondisi fundamental perekonomian.

Kedua hal ini memberikan angin segar akan perkembangan ekonomi nasional yang lebih stabil dan lingkungan yang lebih mendukung untuk pertumbuhan. Namun di sisi lain, dengan turunnya BI rate, Rupiah diperkirakan akan menguji ke level Rp13.000/USD. Meski BI tentunya akan menjaga volatilitas Rupiah untuk tidak mrnjadi liar, tetapi sepertinya akan cenderung melepas Rupiah mencapai titik kesetimbangannya yang baru.

Secara umum, penuruan BI rate akam berpengaruh pada emiten-emiten perbankan yang akan terkena imbas positif. Terutama bila dilihat dari dampaknya terhadap penyaluran kredit. Terlebih bank-bank juga menunjukkan kinerja pertumbuhan laba yang baik meski tahun lalu mengalami banyak tantangan.

Tahun ini sektor swasta mulai bergerak untuk ekspansi karena tahun lalu banyak yang menunda. Kebijakan pemerintah pun lebih berpihak bagi pertumbuhan ekonomi, terutama melalui program pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya kebutuhan akan modal kerja dan modal investasi semakin meningkat. Permintaan kredit perbankan pun diperkirakan akan terus meningkat.

Membenahi Struktur Ekonomi: RAPBN-P 2015, Sebuah Langkah Awal

Pemerintah telah selesai menyusun RAPBN-P 2015 dan saat ini sedang diajukan untuk disetujui oleh DPR. Melihat postur RAPBN-P 2015 yang dibangun oleh pemerintahan Jokowi-JK, kami melihat adanya angin segar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan membesarnya ruang fiskal, diharapkan tahun 2015 menjadi titik balik bagi pertumbuhan ekonomi yang terus melambat sejak tahun 2012.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini mengandalkan ekspor komoditas primer (± 65% dari total nilai ekspor) di sektor tambang dan perkebunan, seperti batubara, mineral, CPO, karet, kopi, dan kakao. Dengan melemahnya harga-harga komoditas secara berkepanjangan, maka ekspor komoditas tidak dapat lagi menjadi andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Melalui RAPBN-P 2015, pemerintah sepertinya berusaha untuk melakukan perubahan lansekap perekonomian Indonesia. Salah satu perubahan strategis adalah pengurangan alokasi subsidi BBM yang dipotong 71% dari nilai APBN 2015 sehingga hanya menjadi Rp81 triliun. Terbantu oleh penurunan harga minyak, tahun ini pemerintah mengambil langkah kebijakan untuk melakukan subsidi tetap bagi solar namun menghilangkan subsidi untuk premium sejak awal tahun 2015.

Dengan langkah tersebut serta berbagai upaya efisiensi alokasi anggaran, ruang fiskal yang dimiliki pemerintah mencapai Rp230 triliun yang kemudian dialokasikan berbagai sektor yang lebih produktif. Dari nilai tersebut, sejumlah Rp155triliun kemudian dialokasikan kepada anggaran prioritas sebagain tambahan belanja Kementrian/Lembaga (K/L), sehingga belanja pemerintah pusat meningkat Rp132 triliun menjadi Rp779,5 triliun. Belanja infrastruktur pun melonjak menjadi Rp290 trilin dari sebelumnya hanya dianggarkan Rp196 triliun.

Kami menghargai upaya pemerintah melakukan penambahan modal negara pada sejumlah BUMN, yang memang diharapkan akan menjadi motor peningkatan investasi dalam negeri. Langkah ini kami pandang positif karena (a) efektifitas penggunaan anggaran akan lebih baik atau cepat terserap pada tingkat korporasi milik negara, dan (b) tambahan modal pada sejumlah BUMN tersebut dapat di-leverage untuk mendukung pembiayaan belanja modal mereka masing-masing.

Tabel Perbandingan Postur APBN

Rp triliun	APBN-P 2014	APBN 2015	RAPBN-P 2015
Penerimaan pajak	1.072,4	1.201,7	1.300
Rasio pajak (%)	12,3	12,4	13,5
Subsidi BBM	246,5	276	81
Subsidi listrik	103,8	68,7	76
Dana alokasi khusus	33	35,8	55,8
Dana alokasi desa	-	9,1	20,1
Belanja infrastruktur	210	196	290
Defisit anggaran (%PDB)	2,4	2,2	1,9

Sumber: diolah dari berbagai sumber, PEFINDO Riset Konsultasi

Anggaran prioritas dalam RAPBN-P 2015 terbagi dalam tiga hal utama, yaitu anggaran untuk pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan kewajiban dasar, dan pembangunan infrastruktur konektivitas. Pembangunan untuk infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi terdiri dari pangan, maritim, pariwisata, dan industri. Kemudian, untuk pemenuhan kebutuhan dasar khususnya untuk pendidikan, kesehatan, dan perumahan, pengurangan kesenjangan antarkelas pendapatan maupun antar wilayah.

Salah satu harapan dari struktur RAPBN-P 2015 adalah adanya fokus untuk menjaga keseimbangan pembagunan, baik keseimbangan wilayah maupun sosial, terutama dengan dinaikkannya anggaran untuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana desa. Di sisi lain, percepatan pembangunan infrastruktur juga didorong dari penyuntikan modal negara ke berbagai BUMN sebesar Rp75 triliun, terbesar sepanjang sejarah yang pernah diajukan. Setoran dividen BUMN pun akan dikurangi dengan tujuan untuk semakin memperkuat struktur modal dan meningkatkan produktivitas BUMN.

Pemerintah juga mentargetkan untuk meningkatkan peran investasi dan mengejar peningkatan pencapaian tax ratio. Ditunjang dengan penerapan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pemerintah mentargetkan pencapaian realiasi investasi di tahun ini mencapai Rp500 triliun atau tumbuh 15% dari tahun lalu. Investasi terutama diarahkan kepada industri substitusi impor seperti industri baja, energi terbarukan, elektronik, dan komponen otomotif, serta kepada industri padat karya untuk mendorong penyerapan tenaga kerja. Sementara itu tax ratio ditargetkan mencapai 13,5%, naik dari rata-rata lima tahun belakang yang hanya 11%-12%.

Dengan berbagai terobosan dalam penyusunan RAPBN-P 2015, kami menaruh optimisme terjadinya perubahan arah pembangunan ekonomi yang signifikan. Dibangunnya berbagai infrastruktur vital yang dibutuhkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Demikian pula berbagai pemerataan pembangunan yang sangat genting dibutuhkan, terlebih saat ini gini ratio Indonesia telah mencapai lebih dari 0,4, suatu nilai yang sudah cukup kritis.

Melihat struktur RAPBN-P 2015 saat ini, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan lebih mengandalkan konsumsi dan investasi ketimbang ekspor. Untuk konsumsi, terutama konsumsi pemerintah akan sangat vital perannya di tahun ini, terlebih belanja telah dinaikkan cukup signifikan. Namun demikian, rendahnya serapan anggaran oleh pemerintah dan juga rendahnya realisasi penerimaan pajak akan menjadi tantangan tersendiri. Realisasi investasi pun juga membutuhkan kinerja aparatur negara dan koordinasi antar lembaga yang baik. Oleh karenanya pemerintah dituntut untuk dapat bekerja semakin efektif dan efisien untuk mencapai berbagai target yang telah ditentukan.

Sunday, February 22, 2015

Memasuki Tahun Infrastruktur

Mengakhiri tahun 2014 IHSG ditutup sebesar 5.226,9, tumbuh 22,3%, sejalan dengan apa yang telah kami prediksikan. Sementara itu, indeks sektoral yang mengalami pertumbuhan indeks tertinggi sepanjang tahun lalu adalah infrastruktur (24,7%), keuangan (35,4%), dan properti (55,8%).

IHSG menjadi indeks dengan pertumbuhan tertinggi keempat di Asia setelah Tiongkok, India, dan Filipina yang memang mencatatkan perkembangan ekonomi yang lebih baik dibanding Indonesia di tahun lalu. Kinerja IHSG patut dihargai oleh karena besarnya tantangan di tahun lalu, terutama dari tingginya ketidakpastian didorong oleh intensnya peristiwa politik yang menyebabkan banyak tertundanya IPO serta aksi korporasi lainnya.

Kinerja sektor infrastruktur di tahun 2014 terutama ditopang saham-saham blue chip seperti TLKM, PGAS, JSMR, TBIG, dan TOWR yang mengalami peningkatan harga saham antara 33%-67%. Di sisi lain, saham infrastruktur lapis kedua yang memiliki lini bisnis terkait dengan bidang maritim, juga mendapatkan sentimen positif, terutama setelah dicalonkan dan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden RI.

Sementara itu, saham-saham di sub sektor konstruksi juga memperoleh berkah di tahun lalu terkait kegiatan sektor ini yang berhubungan langsung dengan pembangunan infrastruktur. Hampir semua saham di sektor konstruksi mengalami apresiasi harga saham yang tinggi, rata-rata sekitar 125%.
Sektor perbankan menjadi pendorong kinerja sektor keuangan di tahun lalu, terutama bank-bank dengan nilai kapitalisasi besar seperti BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, PNBN, dan BBTN. Harga saham-saham bank-bank tersebut naik sebesar 37%-77%. Hal ini cukup menggembirakan ditengah terjadinya pengetatan likuiditas dan penurunan penyaluran kredit.

Prospek di tahun infrastruktur
Pada tahun 2015 pemerintahan Jokowi-JK menempatkan fokus perhatian pada pembangunan infrastruktur. Untuk mendukung kebijakannya, serta diuntungkan oleh rendahnya harga minyak, didalam RAPBN-P 2015 pemerintah telah mempersiapkan ruang fiskal yang lebih besar (Rp205 triliun) yang berasal dari pengurangan subsidi energi.

Dari situ kemudian pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran untuk berbagai program prioritasnya. Sehingga secara total anggaran belanja infrastruktur menjadi Rp281 triliun, lebih tinggi dibandingkan subsidi energi. Lebih jauh, pemerintah bahkan telah meningkatkan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) menjadi Rp75 triliun, yang diharapkan dapat mempercepat progam pembangunan infrastruktur.

Di sisi lain, untuk mempercepat proses perizinan pembangunan infrastruktur terutama yang memerlukan investasi swasta, pemerintah juga telah mempersiapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Dengan penerapan PTSP, pencapaian realiasi investasi di tahun ini ditargetkan mencapai Rp500 triliun, sehingga diharapkan dapat membantu percepatan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, untuk mendukung program pembangunan infrastruktur, maka peran perbankan sebagai salah satu lembaga pembiayaan menjadi sangat vital. Oleh karenanya, rencana pemerintah untuk meberikan suntikan modal kepada bank-bank BUMN akan sangat bermanfaat. Kondisi saat ini ruang gerak perbankan nasional hanya sekitar Rp300 triliun sehingga masih diperlukan tambahan tenaga.

Selain dari pemerintah, industri perbankan juga akan mendapat tambahan tenaga dari beberapa inisiatif yang digulirkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satunya adalah penyesuaian besaran bobot risiko dalam pembiayaan sektor ekonomi proritas. Lainnya adalah inisiatif Laku Pandai (layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif) yang diperkirakan akan melibatkan 17 bank dan 30.000 agen baru di tahun ini, sehingga memperbesar kemungkin bank meningkatkan likuditasnya.

Dengan perkembangan tersebut, kami sejalan dengan optimisme kalangan perbankan yang mentargetkan pertumbuhan kredit akan tumbuh 16% di tahun ini, lebih baik dibandingkan realisasi tahun lalu. Oleh karenanya, kami menjaga optimisme terhadap pada perkembangan ekonomi Indonesia di tahun ini. Kami memandang, kinerja saham sektor infrastruktur, sektor konstruksi, dan perbankan masih akan melanjutkan perkembangan positifnya yang telah dimulai sejak tahun lalu.

Guntur Tri Hariyanto, CSA, CRP
PEFINDO Newsletter, Februari 2015

Friday, February 20, 2015

Insiden Salah Obat

Kita cukup dikagetkan dengan insiden salah obat yang terjadi di RS Siloam, sebuah rumah sakit ternama dan memiliki pengelolaan yang modern. Dikabarkan bahwa obat anestesi yang diberikan memiliki kandungan yang berbeda dengan sampul obat. Sebuah kejadian yang kemudian mengguncang dunia farmasi di Indonesia.

Kejadian ini akan berdampak besar bagi produsen obat terkait, yang kebetulan adalah PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), sebuah perusahaan yang memiliki pengalaman panjang di industri farmasi. Kabar terakhir dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) terdapat indikasi tertukarnya obat dengan kemasannya dalam proses produksi.

Untuk keperluan pemeriksaan, BPOM telah menghentikan izin edar dan proses fasilitas produksi obat yang terkait. Oleh karenanya, KLBF memiliki potensi kerugian finansial dari penarikan obat dan penghentian proses fasilitas produksi, selain juga kerugian dari sisi reputasi perusahaan. Kerugian terakhir diperkirakan akan berdampak jauh lebih besar kepada KLBF, terlebih apabila nanti dalam pemeriksaannya terdapat bukti bahwa KLBF tidak memenuhi kaidah produksi obat yang baik.

Di lain pihak, insiden ini juga akan memberikan pengaruh negatif bagi RS Siloam (SILO) rumah sakit tempat insiden terjadi. Meskipun memang pihak SILO mengatakan bahwa proses pemberian obat telah melalui standar operasi prosedur (SOP) yang berlaku, namun masih terdapat potensi bahwa SILO memiliki kelalaian dalam proses memproleh dan memberikan obat kepada pasien.

Dalam jangka pendek, kemungkinan akan ada dampak penurunan jumlah pasien yang datang ke SILO sebagai dampak dari pemberitaan yang luas di media massa, namun sepertinya hal ini hanya sementara.

Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian tersebut di atas? Menurut saya, kejadian tersebut dapat saja membuka mata kita bahwa terdapat banyak area yang perlu dibenahi dalam industri farmasi dan rumah sakit kita. Insiden yang baru saja terjadi, hanya merupakan serpihan kecil dari berbagai insiden yang pernah terjadi di kedua industri tersebut.

Bukan rahasia umum lagi bahwa terdapat pasar senilai triliunan rupiah untuk pasar farmasi gelap. Demikian pula terdapat praktik ilegal maupun pengelolaan rumah sakit yang hanya mengejar untung, tanpa peduli kualitas layanan dan rasa kemanusiaan.

Semoga kita bisa selalu dengan rendah hati mengambil hikmah dalam setiap kejadian. Salah satu hal yang terlintas dalam pemikiran saya adalah mulai diimplementasikannya manajemen risiko yang komprehensif di industri farmasi dan rumah sakit. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi peluang dan dampak terjadinya suatu insiden. Tentunya implementasi akan berdampak positif bagi perusahaan, industri, dan masyarakat luas pengguna jasa.